PENGEMBANGAN EKONOMI PONDOK PESANTREN

 PENGEMBANGAN EKONOMI PONDOK PESANTREN

  I.            PENDAHULUAN

Dalam hitungan matematis ekonomis, pesantren dan masyarakat pedesaan adalah bagian  yang dihitung miskin. Hal ini karena lingkungan pedesaan dikenal lambat dalam segi pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat desa dan pesantren termasuk perlu dibantu.

Kehidupan sosial masyarakat Indonesia seperti yang digambarkan Mubyarto walaupun Indonesia adalah negara subur dan kaya, namun sebagian besar rakyat tergolong miskin. Pada tahun 1998-1999 penduduk miskin indonesia mencapai sekitar 24%, dari jumlah penduduk atay hampir 40 juta orang. Tahun 2002 angka tersebut turun menjadi 18%, dan diharapkan menjadi 14% pada tahun 2004 (Siaran pers kementerian koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia, 27 Maret 2003).[1]

Perhatian pemerintah untuk menumbuh kembangkan sifat kewirausahaan di pondok pesantren semakin tampak jelas, dapat dilihat dengan diluncurkannya berbagai program menuju kearah tersebut, semua itu dilakukan agar mutu keilmuan yang menjadi pokok utama pengelola pondok pesantren dapat benar-benar terealisasi di masyarakat setelah santri-santriwati menyelesaikan pendidikan mereka dipontren bersangkutan.

Untuk menciptakan santri yang memiliki jiwa kewirausahaan tersebut, tentu harus dibekali dengan keterampilan hidup, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilanya menjadi lapangan uasaha baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Menyikapi hal ini, kementrian Negara koperasi dan UKM RI Deputi Bidang pengembangan SDM merealisasikannya dalam program pengelolan tempat praktek Usaha Santri (TPUS).

                                                  

II.            RUMUSAN MASALAH

A.    Apa pengertian potensi ekonomi pesantren?

B.     Apa saja macam-macam potensi ekonomi pesantren?

C.     Bagaimana model-model pengembangan ekonomi pesantren?

III.            PEMBAHASAN

A.    Pengertian potensi ekonomi pesantren

Pesantren sebagai sebuah “ institusi budaya” yang lahir atas prakarsa dan inisiatif (tokoh) masyarakat dan bersifat otonom, sejak awal berdirinya merupakan potensi strategis yang ada di tengah kehidupan sosial masyarakat. Kendati kebanyakan pesantren memposisikan dirinya (hanya) sebagai institusi pendidikan dan keagamaan, namun sejak tahun 1970-an beberapa pesantren telah berupaya melakukan reposisi dalam menyikapi berbagai persoalan sosial masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan politik.

Pengembangan potensi ekonomi di pesantren garut dengan jumlah pesantren ribuan perlu diberdayakan melalui pengembangan potensi ekonomi, dengan memanfaatkan SDM santri sehingga tercipta kemandirian pesantren itu sendiri.

Menurut Wabup, mulai tahun 2010, pemkab akan menggalirkan program ekonomi kreatif berbasis pesantren. Diharapkan semua potensi khas masing-masing desa bisa diangkat oleh peran serta para santri dalam mengembangkan ekonominya.

Potensi ekonomi besar Soreang, (PRLM) dengan jumlah pesantren di jawab barat mencapai 4, 328 buah dengan jumlah santri lebih dari 5 juta orang merupakan raksasa kekuatan bila dikembangkan. Untuk itu pusat koperasi pesantren (puskopontren) jabar dan kawil kementrian agama (komenag) jabar menggelar magang usaha bagi 204 saqntri.

Sebanyak 204 santri yang berasal dari 68 pesantren di jawa barat mengikuti pemagangan santri ponpes selama sebulan. Pemegangan untuk memberikan pelatihan berusaha sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki para santri dilatih mengelola pusat informasi bisnis perkulakan dan distribusi barang di sejumlah tempat.

Potensi dan pearan pesantren sebagaimana disebutkan di atas, mempunyai nilai yang cukup strategis dan signifikan dalam memberikan sumbangsih dan perannya bagi peningkatan keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks pengembangan ekonomi umat, pesantren di samping berperan sebagai agent of social change, sekaligus sebagai pelopor kebanggkitan ekonomi umat. Hal ini, terlihat setidaknya bagi komunitas pesantren dan masyarakat sekitarnya, dengan dibentuknya kelompok Wirausaha Bersama (KWUB) antarpesantren maupun antarpesantren dengan masyarakat, dan pembentukan forum komunikasi pengembangan ekonomi kerakyatan (FKPEK), meski diakui, keberadaan lembaga ini masih dalam tahap permulaan. [2]

Di sisi lain, optimalisasi potensi peran pesantren tersebut akan menyebabkan pesantren dapat memainkan “peran legislasi” dengan cara memberikan masukan-masukan konstruktif untuk pertimbangan legislatif daerah dalam perumusan dan penyusunan kebijakan publik daerah, seprti yang pernah dilakukan oleh beberapa daerah, antara pemkab dan legislatif Gresik dan Sumenep.

Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi basis legitimasi bagi para pejabat atau calon pejabat, tetapi juga menjadi penyambung lidah masyarakat untuk maenyampaikan aspirasi dalam rangka pembangunan daerah.

Kiprah pesantren dalam upaya mengangkat harkat dan martabat masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, dapat dilihat dari partisipasi pesantren dalam memasyarakatkan koperasi. Di Indonesia, ide koperasi pertama kali disampaikan oleh Bung Hatta, dan mulai dikampanyekan secara luas pada tahun 1930-an. Saat itu tidak banyak masyarakat yang menyambut gagasan tersebut. Mereka tidak peduli karena masih berada dalam kondisi ekonomi yang lemah dan terjajah, di samping belum memahami dan mengetahui kelebihan-kelebihan koperasi.

Akan tetapi, dalam kondisi seperti itu, pesantren menyambut baik gagasan tersebut. Bahkan pesantren tercatat sebagai pihak yang pertama kali menyambut dan mengembangkan sektor koperasi. Pada awalnya tentu masih dijalankan dengan pengelolaan manajemen yang amat sederhana. Akan tetapi, lambat laun koperasi pondok pesantren berkembang perekonomian di lingkungan santri. Contoh konkretnya adalah koperasi pesantren di pekalongan, Jawa Tengah, yang ikut mendorong perkembangan perdagangan batik, sehingga sempat mengundang kekaguman Bung Hatta saat itu.

Dalam hubungannya dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, pondok pesantren juga telah berjasa dalam memelopori lahirnya Lembaga Tenaga Pengembangan Masyarakat (LTPM). Program ini pertama kali dibentuk pada tahun 1997 di pesantren pabelan, Muntilan, Mgelang, Jawa Tengah. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1979 dengan program latihan pengenalan jenis-jenis Teknologi Tepat Guna (TTG).

Selain memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan masyarakat dalam arti fisik misalnya keterampilan pesantren juga berandil besar dalam penggalakan wirausaha. Di lingkungan pesantren, para santri di didik menjadi manusia yang bersikap mandiri dan berjiwa wirausaha. Mereka giat berusaha dan bekerja secara independen tanpa menggantungkan nasib pada orang lain atau lembaga pemerintah dan swasta. Para santri mau bekerja apa saja, asal halal. Tidak pernah terdengar, seorang santri kebingungan mencari lowongan pekerjaan dan terpaksa jadi penganggur.

Dengan anggapan dasar bahwa tidak semua lulusan atau keluaran pondok pesantren akan menjadi ulama atau kyai memilih lapangan pekerjaan di bidang ahgama, maka keahlian-keahlian lain seperti pendidikan keterampilan perlu dibrerikan kepada santri, sebelum santri itu terjun ke tengah-tengah masyarakat sebenarnya. Di pihak lain, guna menunjang suksesnya pembangunan diperlukan partisipasi semua pihak, termasuk pihak pondok pesantren sebagai suatu lembaga yang cukup berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Ini merupakan potensi yang dimiliki oleh pondok pesantren secara historis dan tradisi.

Pondok pesantren memang dituntut untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan kurikuler dan ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat sekitarnya, tentu saja hal tersebut tidak akan dapat berkembang dengan baik jika tidak didukung oleh dana-dana tradisional, baik itu wakaf, bantuan insidental dari pihak wali santri, pemewrintah, swasta dan masyarakat atau donatur yang lain. Untuk menanggulangi hal yang demikian inilah pentingnya keberadaan unit usaha dan pengembangan keterampilan di pondok pesantren yang diupayakan dalam menghasilkan dana untuk biaya penyelenggaraan kegiatan pondok pesantren.

Perkembangan masyarakat dewasa ini menghendaki adanya pembinaan anak didik yang dilaksanakan secara seimbang antara nilai dan sikap, pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan, kemapuan berkomunikasi dengan masyarakat secara luas serta meningkatkan kesadaran terhadap alam lingkungannya. Pendidikan yang demikian itu diharapkan dapat merupakan upaya pembudayaan untuk mempersiapkan warga guna melakuakn sesuatu pekerjaan yang menjadi mata pencahariannya dan berguna bagi masyarakat serta mampu menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Untuk memenuhi tuntutan pembinaan dan pengembangan bangsa yang demikian luas dan berat itu, kini pemerintah dan masyarakat berusaha mengerahkan segala sumber dan kemungkinan yang ada agar pendidikan secara keseluruhan mampu mengatasi berbagai problem yang dihadapi masyarakat dan bangsa.

Dalam upaya mengerahkan segala sumber yang ada dalam bidang pendidikan untuk memecahkan berbagai masalah tersebut, maka eksistensi pondok pesantren akan lebih disorot. Karena masyarakat dan pemerintah mengharapkan pondok pesantren yang memiliki potensi besar dalam bidang pendidikan, keagamaan dan sosial itu dapat ditingkatkan partisipanya secara lebih aktif lagi dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.

Pesantren pada realitasnya telah mampu menjadi suatu lembaga yang ampuh untuk melegitimasi otoritas dan kekuasaan kiai. Dengan pesantren itu pula kiai mampu membangun dan mengembangkan jaringan dengan masyarakat luar.

B.     Macam-macam potensi ekonomi pesantren

          Pondok pesantren (Ponpes) dalam bacaan teknis merupakan suatu tempat yang dihuni oleh para santri. Pernyataan ini menunjukkan makna pentingnya ciri-ciri ponpes sebagai sebuah lingkungan pendidikan integral. Sistem pendidikan ponpes sebetulnya sama dengan sistem yang dipergunakan Akademi Militer, yakni dicirikan dengan adanya sebuah bangunan beranda yang di situ seseorang dapat mengambil pengalaman secara integral.[3]

          Dibandingkan dengan lingkungan pendidikan parsial yang ditawarkan sistem pendidkan sekolah umum di indonesia sekarang ini, sebagai budaya pendidikan nasional, ponpes mempunyai kultur yang unik. Karena keunikannya, ponpes digolongkan ke dalam subkultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Lima ribu lebih ponpes yang tersebar di enam puluh delapan ribu desa, merupakan bukti tersendiri untuk menyatakannya sebagai sebuah subkultur. Keunikan ini pula pada gilirannya dapat menghasilkan nilai ekonomis yang sangat besar bila dikelola secara potensial.

          Di samping itu, ketika kita berbicara tentang ponpes, sama sekali tidak bisa dilepaskan dari figur kiai-ulama yang memimpin ponpes tersebut. Sebab kepemimpinan kiai-ulama di ponpes adalah sangat unik, di mana mereka memakai sistem para-modern, yaitu relasi sosial antara kiai-ulama-santri dibangun atas landasan kepercayaan, sebagaimana dilakukan masyarakat umumnya. Ketaatan santri kepada kiai-ulama lebih dikarenakan mengharapkan barokah (grace), sebagaimana di pahami dari konsep sufi.

          Karena itulah, salah satu daya tarik sebuah ponpes antara lain ditentukan oleh figur dan kharisma sang kiai-ulama pengasuhnya. Namun demikian disadari, bahwa ada faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan kiai-ulama-santri sehingga mengarah pada pola patron-klien dengan memposisikan kiai-ulama sebagai “ibu ponpes” yang memperoleh keuntungan dari a province wide, dan mendapatkan pengaruh dalam sektor ekonomi dan kepemimpinan politik.[4]

          Dalam kaitan itulah, tulisan ini mencoba menggali tiga pilar utama ponpes, yakni kiai-ulama-, santri, dan pendidikan sebagai sebuah magnet yang sangat potensial menjadi sumber ekonomi bagi eksistensi dan pengembangan ponpes tersebut.

          Dalam kehidupan masyarakat terdapat terdapat pula sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat bartanggung jawab untuk melestarikan atau memperbaiki nilai-nilai yang ada karena itulah kehidupan dan sistem nilai di masyarakat harus terintegrasi dalam kurikulum.

          Dengan demikian kebudayaan dan pendidikan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan karena saling mengikat. Kebudayaan itu hidup dan berkembang karena proses pendidikan, sedangkan pendidikan itu sendiri hanya dalam konteks kebudayaan. Dalam arti tertentu, kurikulum adalah rekayasa dari pembudayaan suatu masyarakat, sedangkan proses pendidikan itu pada hakikatnya merupakan proses pembudayaan yang dinamis.

          sumber daya Sementara dalam pengembangan pendidikan khususnya madrasah dan pesantren, memerlukan penangan yang holistil (menyeluruh), ini artinya bahwa pendidikan madrasah dan pesantren memiliki tanggung jawab sebagai sekolahy umum berciri khas Islam agar mampu meningkatkan kualitas manusia. Karena menurut Wardiman Joyonegoro, manusia yang berkualitas itu setidak-tidaknya mempunyai dua kompentensi, yaitu kometensi bidang IMTAQ (iman dan taqwa) dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan tekhnologi)

          Untuk itu diperlukan beberapa kemampuan sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat sekarang: a. Kemampuan untuk mengetahui pola perubahan dan kecenderungan yang sedang berjalan. b. Kemampuan untuk menyusun gambaran tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kecenderungan yang sedang terjadi. C. Kemampuan untuk menyusun program penyesuaian diri yang akan ditemph dalam waktu tertentu.

          Adanya upaya pengembangan kurikulum yang berprinsip diversifikasi yang dilakukan olehn sejumlah madrasah dan pesantren baru-baru ini, menandakan sikap kemandirian keduanya sebagai lembaga pendidikan yang berbasis Islam. Dan dengan demikian madrasah dan pesantren mendapatkan angin segar untuk bisa lebih eksis dalam mengatur kegiatannya tanpa intervensi pemerintah pusat dalam mencapai mutu pendidikan, melalui proses belajar mengajar yang didasari kebutuhan lokal, kurikulum tidak terbebani dengan materi lain yang sesungtguhnya belum atau bahkan tidak relevan bagi peningkatan pengetahuan dan ketram[ilan di tingkat tersebut.

C.    Model-model Perkembangan Ekonomi Pondok Pesantren

Berawal semuanya dari pemikiran para pengurus pondok pesantren (Ponpes) sidogiri tentang upaya meningkatkan pesan dan fungsi ponpes sidogiri dalam berdakwah sekaligus membantu kesejahteraan para ustadz dan santri. Dari situ, awal tahun 1961 dibentuklah wadah penghimpunan impanan dari para ustadz. Wadah ini kemudian disepakati berbentuk koperasi yang anggotanya terdiri dari para ustadz pondok. Bentuk simpanan yang semula dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan (simpan pinjam) para ustadz ini kemudian dalam perkembangannya menjadi modal usaha para ustadz tersebut. Pada awal berdirinya, koperasi tersebut belum terkait secara langsung, baik secara kelembagaan maupun pemodalan dengan ponpes. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya kegiatan koperasi, dengan memperbaiki sistem keorganisasian sejalan dengan dukungan anggota dan ponpes, maka disepakati seluruh simpanan anggota koperasi kekayaan ponpes. Saat itulah laba koperasi (SHU) digunakan untuk kemaslahatan ponpes.[5]

Meski demikian, keberadaan koperasi tersebut belum memiliki badan hukum koperasi. Baru pada bulan April 1997 M., pemangku Ponpes Sidogiri. KH. A. Nawawi Thoyyib (alm) menyetujui untuk mengajukan permohonan untuk badan hukum kepada menteri koperasi dan PKM via kepala kantor Departemen koperasi dan PKM di kabupaten pasuruan (sekarang Dinas Koperasi dan PKM). Pada tanggal 15 juli 1997, permohonan tersebut disetujui dan disyahkan menjadi badan Hukum Koperasi Ponpes Sidogiri dengan nomor: 441/BH/KWK. 13/VII/1997. Dari sinilah awal “kebangkitan” pengembangan usaha ekonomi ponpes sidogiri.

Selanjutnya, masih dalam tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 4 september 1997 berdiri pula koperasi Baitul Mal wat Tamwil Mashlahah Mursalahlil Ummah (disingkat BMT MMU) dengan menerapkan simpan pinjam pola syari’ah. BMT MMU menghimpun dan menyalurkan dana dari/kepada anggota atau calon anggota dengan sistem mudharabah (bagi hasil) atau murabahah (jual beli).

Perkembangan berikutnya, didirikan usaha gabungan terpadu sidogiridengan pola syari’ah yang selanjutnya disebut BMT-UGT. BMT-UGT ini secara resmi berbadan hukum pada tanggal 22 juli 2000 dengan nomor: 09/BH/KWK. 13/VII/2000. Jenis usaha dan tabungan antara BMT MMU dan BMT-UGT ini relatif sama, yakni jenis tabungan: umum, pendidikan, idul fitri, ibadah qurban, walimah, dan Ziarah Wisata. Yang membedakan di sini adalah pendiri, di mana pada dasarnya ketua BMT-MMU didirikan oleh para guru madrasah Miftahul Ulum (MMU, yang kemudian diabadikan untuk nama, tetapi diganti kepanjangannya), dan sasaran utamanya adalah para guru di seluruh madrasah cabang. Sedangkan BMT-UGT melibatkan masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi mengingat usaha ini merambah hampir seluruh lapisan masyarakat, terutama dimaksudkan untuk mengikis habis para rentenir yang keberadaannya sangat meresahkan dan mencekik perekonomian masyarakat.

Setelah sukses membangun koperasi dan BMT, usaha selanjutnya adalah mendirikan Bank Syari’ah, dengan mengkonversi BPR Untung Suropati menjadi KBPR Syari’ah. Usaha ini secara resmi beroperasi pada awal tahun 2002, dan berkantor di jl. Mangga No. 857 Bangil Pasuruan.

Pengembangan ekonomi pesantren dihadapkan pada upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kegiatan usaha bersama. Hal ini sesungguhnya telah menjadi karakteristik pesantren yang selalu mampu mandiri dan swadaya dalam kegiatan dakwah islam di masyarakat.

Terkait dengan penguat dan pengembangan kelembagaan ekonomi di pondok pesantren, maka patut kita telaah sejauh mana peran pondok pesantren dalam upaya, meningkatkan taraf (perekonomian) warga sekitar sebagai bagian dari perang melawan kemiskinan (jihad) karena kaum muslimin di indonesia sampai sekarang masih terpinggirkan.

Program penguatan dan pengembangan potensi ekonomi pesantren pada dasarnya merupakan replikasi atau penalaran keberhasilan suatu pesantren dalam mengembangkan kegiatan ekonomi kepada pesantren lain yang memiliki potensi ekonomi, SDM dan dukungan pimpinan pesantren yang tinggi. Pendampingan dimulai dari kegiatan orientasi berbasis praktek, pemberian dana pengembangan ekonomi, dan proses penularan atau replikasi serta bantuan supervisi. Dengan adanya program, penguatan dan pengembangan potensi ekonomi pesantren ini menjadi bekal bagi pesantren untuk dapat lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di masing-masing pondok pesantren.

Perlu adanya pengembangan ekonomi lebih lanjut melalui program lanjutan tentang penguatan dan pengembanagan potensi ekonomi pesantren, sehingga mampu menyempurnakan program ini. Pesantren agar menjadi sebuah lembaga yang banyak diminati masyarakat yang di dalamnya tidak hanya kewgiatan yang bersifat rohani, tetapi perlu terus dikembangkan dan dibina dalam penguatan potensi ekonomi pondok pesantren.

        IV.          ANALISIS

Potensi dan pearan pesantren sebagaimana disebutkan di atas, mempunyai nilai yang cukup strategis dan signifikan dalam memberikan sumbangsih dan perannya bagi peningkatan keswadayaan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat. Bahkan pesantren tercatat sebagai pihak yang pertama kali menyambut dan mengembangkan sektor koperasi. Pada awalnya tentu masih dijalankan dengan pengelolaan manajemen yang amat sederhana.

Bahkan pesantren tercatat sebagai pihak yang pertama kali menyambut dan mengembangkan sektor koperasi. Pada awalnya tentu masih dijalankan dengan pengelolaan manajemen yang amat sederhana.

          Dalam kehidupan masyarakat terdapat terdapat pula sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat bartanggung jawab untuk melestarikan atau memperbaiki nilai-nilai yang ada karena itulah kehidupan dan sistem nilai di masyarakat harus terintegrasi dalam kurikulum.

            Menurut Wardiman Joyonegoro, manusia yang berkualitas itu setidak-tidaknya mempunyai dua kompentensi, yaitu kometensi bidang IMTAQ (iman dan taqwa) dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan tekhnologi). kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kegiatan usaha bersama. Hal ini sesungguhnya telah menjadi karakteristik pesantren yang selalu mampu mandiri dan swadaya dalam kegiatan dakwah islam di masyarakat. pengembangan ekonomi, dan proses penularan atau replikasi serta bantuan supervisi. Dengan adanya program, penguatan dan pengembangan potensi ekonomi pesantren ini menjadi bekal bagi pesantren untuk dapat lebih mengembangkan potensi-potensi yang ada di masing-masing pondok pesantren.

         

         V.            KESIMPULAN

Pengembangan potensi ekonomi di pesantren garut dengan jumlah pesantren ribuan perlu diberdayakan melalui pengembangan potensi ekonomi, dengan memanfaatkan SDM santri sehingga tercipta kemandirian pesantren itu sendiri.

 Di sisi lain, optimalisasi potensi peran pesantren tersebut akan menyebabkan pesantren dapat memainkan “peran legislasi” dengan cara memberikan masukan-masukan konstruktif untuk pertimbangan legislatif daerah dalam perumusan dan penyusunan kebijakan publik daerah, seprti yang pernah dilakukan oleh beberapa daerah, antara pemkab dan legislatif Gresik dan Sumenep.

          Karena keunikannya, ponpes digolongkan ke dalam subkultur tersendiri dalam masyarakat Indonesia. Lima ribu lebih ponpes yang tersebar di enam puluh delapan ribu desa, merupakan bukti tersendiri untuk menyatakannya sebagai sebuah subkultur. Keunikan ini pula pada gilirannya dapat menghasilkan nilai ekonomis yang sangat besar bila dikelola secara potensial.

Tujuan pesantren tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan penjelasan-penjelasan, tetapi untuk meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi semangat menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, menggajarkan sikap dan tingkah laku yang jujur dan menyiapkan murid untuk hidup sederhana dan bersih hati.

sumber daya Sementara dalam pengembangan pendidikan khususnya madrasah dan pesantren, memerlukan penangan yang holistil (menyeluruh), ini artinya bahwa pendidikan madrasah dan pesantren memiliki tanggung jawab sebagai sekolahy umum berciri khas Islam agar mampu meningkatkan kualitas manusia.

Bentuk simpanan yang semula dimaksudkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan (simpan pinjam) para ustadz ini kemudian dalam perkembangannya menjadi modal usaha para ustadz tersebut. Pada awal berdirinya, koperasi tersebut belum terkait secara langsung, baik secara kelembagaan maupun pemodalan dengan ponpes. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya kegiatan koperasi, dengan memperbaiki sistem keorganisasian sejalan dengan dukungan anggota dan ponpes, maka disepakati seluruh simpanan anggota koperasi kekayaan ponpes.

pengembangan kelembagaan ekonomi di pondok pesantren, maka patut kita telaah sejauh mana peran pondok pesantren dalam upaya, meningkatkan taraf (perekonomian) warga sekitar sebagai bagian dari perang melawan kemiskinan.

        VI.          PENUTUP

Demikianlah makalah ini saya buat, saya menyadari dalam penulisan makalah ini masih banyak kesalahan serta kekurangan, untuk itu saya harapkan kritik dan saran yang membangun demi makalah ini dan makalah selanjutnya. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi para pemakalah. Amin.

                                       

---

[1] Qodri A Azizy, Pola Pengembangan Pondok Pesantren, (Jakarta: PT Pelangi Aksara, 2003), hlm. 90-95

[2] M. Choirul Arif, Pemberdayaan Pesantren, (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2005), hlm. 15-16

[3] A. Halim, Manajemen Pesantren, (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Akasar, 2005), hlm 221-223

[4] Syamsul Ma’arif, Pesantren Kapitalisme Sekolah,(Semarang: NEED’S PREES, 2008), hlm. 123-124

[5] Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren Pendidikan Alternatif Masa Depan, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 1997), hlm. 92-94